PENERAPAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) SECARA ELEKTRONIK DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN MENENGAH NOMOR 19/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan berkembang kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Saatini dengan adanya internet, bahwa jarak bukanlah sebuah keterbatasan lagi untuk masyarakatmelakukan aktivitas sehari harinya. Rapat anggota dapat dilaksanakan secara elektronik,namun dalam pelaksanaannya sulit, sehingga perkembangan terhambat. Penelitianini membahas bagaimana pengaturan Anggota Tahunan (RAT) elektronik, dapatkahrisalah elektronik dibuatkan akta Notaris.penulisan penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, pisau analisis penelitianmenggunakan teori kepastian hukum. Hasil Penelitian menunjukkanbahwa Pengaturan mengenai Elektronik diatur Pasal 16Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015, pelaksanaan rapat dapatdilakukanmelalui media telekonferensi tersebut dapatmenghadirkan seorang Notaris Pembuat Akta (NPAK) pejabat umum yangberwenang seperti 1868 KUH Perdata 1 ayat (4) Surat KeputusanMenteri Negara Usaha Kecil Menengah Republik Nomor:98/KEP/M.KUKM/IX/2004 membuat risalah bentuk otentik, sehinggamemungkinkan dilakukannya konsep cyber notary. Belum sepenuhnya rapatanggota tahunan Notaris, yangdibuat oleh hanya partij.